Edukasi

Hukum Crypto dalam Islam: Halal atau Haram? Ini Keputusan Terbaru NU dan Muhammadiyah

Gambar sampul Hukum Crypto dalam Islam: Halal atau Haram? Ini Keputusan Terbaru NU dan Muhammadiyah

Hukum Crypto dalam Islam: Halal atau Haram? Ini Keputusan Terbaru NU dan Muhammadiyah

NU dan Muhammadiyah sudah bersuara di tahun 2026. Inilah jawabannya untuk Anda yang ingin cuan tanpa ragu.

Anda baru saja cuan dari kripto. Notifikasi masuk, saldo bertambah, dan Anda tersenyum. Lalu satu pikiran menyelinap: uang ini halal nggak, ya?

Anda tidak sendiri. Ada 21,7 juta investor kripto di Indonesia (OJK, April 2026, dilaporkan VIVA), dan tidak sedikit yang bertanya hal serupa. Selama ini jawaban yang mereka dapat sering simpang siur: katanya haram, katanya boleh.

Tahun ini, jawabannya jauh lebih terang. Muhammadiyah menerbitkan fatwa kripto pada Maret 2026, lalu Muktamar NU di Jombang memutuskan status Bitcoin pada Agustus 2026. Keduanya tidak berhenti di "halal" atau "haram". Mereka menarik garis: kripto boleh dalam posisi tertentu, dan dilarang dalam posisi lain.

Artikel ini mengupas garis itu dengan bahasa sederhana, lengkap dengan pandangan MUI, syarat kripto dianggap halal, dan tips aman bagi Anda yang ingin berinvestasi tanpa ragu.

Mengapa Hukum Kripto Perlu Dipahami

Dalam fiqih muamalah, yaitu aturan Islam tentang transaksi dan urusan ekonomi, ada kaidah umum bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Artinya, sesuatu yang baru tidak otomatis haram. Tetapi ia juga tidak otomatis halal, sebab setiap transaksi tetap harus bersih dari unsur terlarang seperti penipuan, ketidakjelasan, dan judi.

Kripto menguji kaidah itu dengan cara yang belum pernah dihadapi ulama terdahulu. Ia tidak berwujud, tidak dikeluarkan bank sentral, dan harganya bisa berubah drastis dalam hitungan jam. Karena itu, para ulama dan lembaga fatwa perlu menelaahnya secara khusus, bukan sekadar menyamakannya dengan emas, saham, atau uang kertas.

Ada alasan praktis juga. Uang yang diperoleh dari transaksi bermasalah dapat menjadi syubhat (meragukan) atau haram, dan itu memengaruhi ibadah serta keberkahan harta. Memahami hukumnya di awal jauh lebih murah daripada menyesal di belakang.

Status Hukum Kripto Menurut Fatwa Lembaga Keagamaan

Kunci memahami fatwa kripto ada pada satu pembedaan: apakah kripto diperlakukan sebagai mata uang atau sebagai aset (komoditas). Kedua posisi ini mendapat penilaian yang berbeda.

Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Rujukan yang paling banyak dikutip adalah hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tahun 2021. Forum ini menyimpulkan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Ada tiga alasan. Pertama, adanya gharar, yaitu ketidakjelasan yang berlebihan. Kedua, adanya dharar, yaitu potensi merugikan. Ketiga, bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Untuk kripto sebagai komoditas atau aset digital, penilaiannya lebih rinci. Jual beli kripto tidak sah apabila mengandung gharar, dharar, atau qimar (unsur judi). Sebaliknya, kripto boleh diperjualbelikan apabila memiliki underlying asset, yaitu aset dasar yang menopang nilainya, serta memiliki manfaat yang jelas dan memenuhi syarat sebagai barang yang sah diperdagangkan (sil'ah).

Perbedaan kedua posisi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.

Aspek Kripto sebagai mata uang Kripto sebagai aset/komoditas
Hukum menurut MUI Haram Sah jika memenuhi syarat
Alasan atau syarat Gharar, dharar, dan bertentangan dengan UU Mata Uang Ada underlying asset, manfaat jelas, bebas gharar, dharar, dan qimar
Posisi dalam hukum negara Tidak sah sebagai alat pembayaran Diawasi sebagai aset keuangan digital

Kementerian Agama pun merujuk pada hasil ijtima ini dalam menyikapi aset digital, dengan menekankan prinsip menghindari mudarat (bahaya).

Pandangan NU & Muhammadiyah

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia juga mengkaji kripto lewat forum ilmiahnya masing-masing, yakni Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

NU: keputusan Muktamar ke-35 (2026). Pembahasan terbaru berlangsung di Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Hasil Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah dilaporkan oleh Ketua LBM PBNU, KH Mahbub Maafi, dalam Sidang Pleno III pada 29 Agustus 2026. Bitcoin dinilai memenuhi kriteria mal (harta) dan tsaman (alat tukar), sehingga transaksinya sebagai aset digital dinyatakan sah dan diperbolehkan. Namun, menjadikannya mata uang yang berlaku di Indonesia tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum nasional yang menetapkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (NU Online, 30 Agustus 2026).

Ada catatan penting dari pemberitaan keputusan ini: yang dibahas adalah status Bitcoin dalam kacamata fikih, bukan berarti semua jenis koin, semua platform, dan semua model transaksi otomatis halal (Kompas.com, 3 September 2026).

Muhammadiyah: Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid (2026). Fatwa bertanggal 4 Maret 2026 menyatakan kripto dapat dikategorikan sebagai harta (māl mutaqawwam), sehingga hukum asal bertransaksi dan berinvestasi di dalamnya adalah mubah (boleh). Kebolehan ini terikat syarat. Aset harus punya utilitas yang jelas dan tidak terkait aktivitas haram seperti judi, pornografi, atau pasar gelap. Fatwa juga melarang perdagangan berjangka (futures), jual kosong (short selling), dan transaksi dengan fasilitas berbunga, serta mengingatkan agar transaksi dilakukan lewat pedagang yang terdaftar dan diawasi OJK (Liputan6, 8 Maret 2026; detik Hikmah, Maret 2026).

Seperti MUI dan NU, Muhammadiyah menolak kripto sebagai alat pembayaran, antara lain karena volatilitas harga dan ketentuan UU Mata Uang. Dalam Pengajian Tarjih pada 29 Juli 2026, Majelis Tarjih menegaskan bahwa perubahan pandangan terhadap aset kripto tidak berarti menerimanya sebagai mata uang (Muhammadiyah.or.id, 30 Juli 2026). Fatwa ini pun dirumuskan sebagai pedoman, bukan ajakan untuk berinvestasi.

Jika dirangkum, ketiga lembaga bertemu di satu titik: kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk kripto sebagai aset, ketiganya membuka ruang dengan syarat, dan batasan yang diatur paling rinci ada pada fatwa Muhammadiyah. Karena fatwa dan keputusan forum bisa diperbarui, rujuklah selalu dokumen resmi masing-masing lembaga sebelum menjadikannya pegangan pribadi.

Syarat Kripto Dianggap Halal Sebagai Aset Komoditas

Dari fatwa di atas, ada tiga hal yang layak diperiksa sebelum membeli sebuah aset kripto**.**

Memiliki Unsur Underlying Asset (Aset Penjamin)

Underlying asset adalah sesuatu yang nyata atau bernilai yang menjadi dasar harga sebuah aset. Contoh paling mudah adalah token yang nilainya benar-benar didukung emas fisik. Dasarnya jelas dan bisa diperiksa.

Bandingkan dengan token yang tidak punya fungsi apa pun dan harganya naik hanya karena ramai dibicarakan. Nilai seperti itu bertumpu pada harapan semata, dan di situlah risiko gharar membesar. Pertanyaan sederhananya: apa yang membuat koin ini bernilai selain karena orang lain mau membelinya?

Bebas dari Gharar (Ketidakjelasan) dan Maysir (Judi)

Gharar muncul ketika Anda membeli sesuatu tanpa tahu apa fungsinya, siapa pengembangnya, atau bagaimana cara kerjanya. Maysir atau qimar adalah praktik untung-untungan, di mana hasil ditentukan oleh tebakan, bukan usaha atau analisis.

Naik turunnya harga sendiri tidak otomatis membuat investasi menjadi judi, sebab risiko adalah bagian dari hampir semua usaha. Yang dipersoalkan adalah pola keputusannya. Membeli karena takut ketinggalan tren (FOMO), memakai leverage untuk spekulasi jangka sangat pendek, atau mengejar koin murah yang proyeknya tidak jelas lebih dekat ke maysir dibanding membeli aset yang sudah dipelajari untuk jangka panjang.

Memiliki Manfaat (Manfa'at) dan Memenuhi Aspek Legalitas

Barang yang diperjualbelikan dalam Islam harus punya manfaat yang diakui dan diperdagangkan secara sah. Untuk kripto, artinya aset tersebut memiliki kegunaan nyata, misalnya sebagai bagian dari ekosistem teknologi tertentu, dan diperjualbelikan lewat jalur yang legal.

Dari sisi regulasi, pengawasan aset kripto di Indonesia kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebelumnya, kewenangan itu dipegang Bappebti. Aturan teknis perdagangannya tertuang dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024, termasuk kewajiban bagi penyelenggara untuk berizin resmi.

Tips Aman dan Syariah dalam Berinvestasi Kripto

  • Lakukan riset mandiri (DYOR). Pelajari tujuan proyek, tim pengembang, dan kegunaan aset sebelum membeli.
  • Pilih platform yang terdaftar resmi. Pastikan bursa atau pedagang berizin dan tercantum dalam daftar resmi regulator (OJK, sebelumnya Bappebti).
  • Pilih aset secara bijak. Utamakan yang jelas fungsi dan nilainya, hindari yang hanya mengandalkan hype.
  • Jauhi transaksi bermasalah. Hindari leverage, pinjaman berbunga (riba), dan jual beli berulang yang murni spekulatif.
  • Pakai uang dingin. Investasikan dana yang siap anda tanggung risikonya, bukan uang kebutuhan pokok atau hasil berutang.
  • Bertanya pada ahlinya. Kalau masih ragu, konsultasikan dengan ulama atau konsultan keuangan syariah.

Kesimpulan

Jadi, apakah investasi crypto halal? Jawabannya bergantung pada posisinya. Sebagai alat tukar, kripto ditolak oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah, antara lain karena bertentangan dengan UU Mata Uang. Sebagai aset komoditas, kripto dapat diperjualbelikan bila memiliki underlying asset, manfaat yang jelas, bebas dari gharar dan maysir, serta diperdagangkan secara legal. Keputusan Muktamar NU 2026 dan fatwa Muhammadiyah 2026 pun membolehkan transaksinya sebagai aset dengan batasan tertentu.

Sebelum membeli koin berikutnya, lakukan riset sendiri, pilih platform yang berizin resmi, dan pilih aset yang jelas nilainya. Hasil investasi memang penting, tetapi ketenangan karena tahu hartanya diperoleh dengan cara yang baik tidak kalah berharga. Tulisan ini bersifat edukasi, bukan fatwa maupun saran investasi. Hukum dan regulasi terus berkembang, jadi selalu rujuk sumber resmi terbaru.

Sumber Referensi

Topik

EducationFiqh MuamalahSyariah Edu

Lanjut membaca

Artikel terkait

Edukasi

Cara Kerja Bitcoin: Satoshi Menghilang, tetapi Uangnya Tetap Jalan Tanpa Pemilik

Bayangkan kamu mengirim uang kepada teman di luar negeri. Biasanya ada bank yang memeriksa saldomu, mencatat transaksinya, lalu menyetujuinya. Sekarang bayangkan semua itu terjadi tanpa bank, tanpa kantor pusat, dan tanpa petugas yang berjaga. Tidak ada pihak yang bisa membekukan dompet Bitcoin yang kamu pegang sendiri, tetapi tidak ada pula pihak yang bisa dimintai tolong jika kamu salah mengirim.

Edukasi

Web3 Itu Revolusi atau Penipuan Berbalut Teknologi? Jawabannya Tidak Sesederhana Itu

Web3 adalah: gagasan generasi internet berikutnya yang dibangun di atas teknologi blockchain, sehingga pengguna ikut memiliki dan mengendalikan aset serta identitas digitalnya, tidak sepenuhnya diserahkan kepada satu perusahaan. Istilah ini dipopulerkan oleh Gavin Wood, salah satu pendiri Ethereum, pada 2014.

Edukasi

Apa Itu Blockchain? Pahami Dulu Sebelum Terjun ke Kripto agar Tidak FOMO

Blockchain, atau dalam bahasa Indonesia disebut teknologi rantai blok, adalah buku besar digital (digital ledger) yang mencatat transaksi atau data dan membagikannya kepada banyak komputer dalam sebuah jaringan. Data tersebut disimpan dalam kelompok-kelompok yang disebut blok. Setiap blok kemudian disambungkan secara berurutan dengan blok sebelumnya sehingga membentuk rantai.